Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Kusmayadi menilai, Kaltim tak akan terpengaruh dengan rencana pemerintah pusat yang akan melakukan moratorium terhadap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pasalnya, khusus untuk tenaga administrasi, Pemprov Kaltim sudah sangat cukup. Jumlah sebanyak 7.800 PNS di Pemprov, sudah sangat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan. Hanya saja saat ini, karena ada program peningkatan pelayanan kesehatan dengan memaksimalkan rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), sehingga ada sedikit kekurangan di tenaga teknis kesehatan saja.
“Jadi kalau ada moratorium penerimaan CPNS, Kaltim diyakini tak akan terpengaruh, kita sudah sangat cukup sekali. Urusan kekurangan tenaga teknis kesehatan, nanti kan bisa menggunakan sistem outsourching dari luar,” kata Kusmayadi, kemarin.
Menurutnya, di daerah termasuk Kaltim dan Kabupaten/Kota hanya mengusulkan kuota CPNS setiap tahunnya, kebijakan yang diterima berapa ataupun ditolak adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Soal penerimaan PNS kan kebijakannya pusat, jadi kalau pusat melakukan moratorium atau penghentian sementara, kami di daerah mau tidak mau harus menerimanya saja, itu sudah menjadi hukum atau aturannya yang berlaku kan,” ujarnya.
